Sudah Pegang 51%, RI Mau Tambah 10% Saham di Freeport

Edited Ary Media on Sabtu, 29 April 2023, 09:05 WIB Last Updated 2023-04-29T05:21:29Z

Tambang Freeport (Foto: Alfito Deannova Ginting)

Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebesar 10%. Hal itu seiring dengan rencana perpanjangan pengelolaan Freeport di Indonesia.

Bahlil mengatakan kepemilikan saham pemerintah di Freeport saat ini mencapai 51% dan pendapatan perusahaan semakin membaik. Dia berharap kepemilikan bisa bertambah menjadi 61%.
"Pemerintah sedang memikirkan untuk melakukan perpanjangan, tetapi dengan penambahan saham di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih sekitar 10%," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (28/4/2023).

Sayangnya Bahlil belum mau bicara banyak karena hal ini masih dalam pembahasan dan akan segera diumumkan jika sudah matang. Dia mau penambahan saham itu dapat dilakukan dengan harga murah.

"Freeport harus mau, harus mau, bagaimana caranya harus mau. Kalau Freeport nggak mau nambah, saya siap dievaluasi menjadi menteri. 10% itu harus dengan biaya yang murah. Saya tidak mau minta valuasi yang seperti sekarang," tuturnya.

Sebelumnya Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi kelonggaran Freeport untuk ekspor konsentrat tembaga hingga Mei 2024. Meskipun, secara aturan itu dilarang Juni 2023.
"(Perpanjangan izin ekspor) Mei 2024, dengan catatan. Kita memang melihat secara aturan memang nggak boleh ekspor mulai Juni 2023, tapi di lain sisi kita juga mempertimbangkan beberapa hal antara lain dampak dari pandemi," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta.

Bahlil mengatakan Freeport terancam tutup jika pengelolaannya tidak diperpanjang. Saat ini Freeport mampu memproduksi konsentrat sebanyak 3 juta ton per tahun berdasarkan eksplorasi tahun 90-an.

"Konsentrat ini akan habis di 2035, itu sudah mulai menurun produksinya karena cadangannya sudah mulai habis. Cadangan sekarang yang mereka produksi itu hasil eksplorasi tahun 90-an, eksplorasinya butuh waktu 10-15 tahun. Kalau kita tidak perpanjang sekarang, maka di 2035 dapat dipastikan sampai 2040 Freeport tutup," kata Bahlil.

Jika Freeport tutup, Indonesia juga akan dirugikan karena tercatat memiliki saham 51%. "Ini Freeport bukan lagi punya Amerika, Freeport ini sekarang punya Indonesia 51%. Nilai valuasi Freeport sekarang US$ 20 miliar," tambahnya.

Bahlil menyebut 'utang Indonesia' alias modal pemerintah dalam rangka akuisisi Freeport akan lunas pada 2024. Utang ini maksudnya adalah biaya untuk mengakuisisi 41,87% saham Freeport McMoran (FCX) di PT Freeport Indonesia senilai US$ 3,85 miliar pada 2018 lalu.

"Karena dia menghasilkan dividen per tahun ada sampai US$ 1,3-1,4 miliar. Jadi sebenarnya presiden Jokowi mengambil alih Freeport di 2018 itu kembali modal 2024," bebernya.

Sumber: Kunjungi ➡️