Presiden Jokowi Tegas Mau Banding Gugatan Larangan Ekspor Nikel di WTO

Edited Ary Media on Rabu, 30 Agustus 2023, 15:40 WIB Last Updated 2023-08-30T13:52:27Z

Presiden Jokowi/Foto: Dikhy Sasra

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia yang kalah gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) tetap maju banding. Apapun yang terjadi, Jokowi menyatakan dirinya tidak mau Indonesia mundur untuk mempertahankan salah satu bagian dari kebijakan hilirisasi itu.

Dia bercerita ketika tahu WTO mengabulkan gugatan Uni Eropa soal kebijakan larangan ekspor nikel, dia menegaskan kepada menterinya untuk tetap melakukan banding.

"Pada saat disetop 2020 kita digugat di WTO Uni Eropa, tahun lalu kita kalah, kalah, kalah, tapi saya sampaikan ke menteri. Menterinya tanya sama saya, pak kita kalah, ya udah nggak apa-apa kalah, tapi jangan mundur," kata Jokowi dalam Pembukaan Kongres Nasional Mahasabha XIII yang disiarkan virtual, Rabu (30/8/2023).

Jokowi blak-blakan alasan banding dilakukan. Menurutnya, banding dilakukan agar kebijakan larangan ekspor nikel tetap bisa berjalan. Meskipun banding memakan waktu lama, Jokowi justru menganggap hal itu sebagai kelebihan.

Dengan begitu, dalam waktu 3-5 tahun ke depan industri hilirisasi nikel di Indonesia sudah terbentuk dengan solid. Tanpa banding pun Indonesia akan punya nilai tawar tinggi.

"Saya perintahkan, banding, kalau kalah, banding lagi. Dalam pikiran saya, saat banding kan memerlukan waktu, mungkin 3-4-5 tahun, saat itu industri kita sudah jadi, sehingga pondasi kita kuat," sebut Jokowi.

Menurutnya kalau memang Indonesia menerima hasil gugatan, negara ini tidak akan bisa maju. "Kalau digugat begitu kita mundur, sampai kapanpun negara ini tidak akan jadi negara maju," tegasnya.

Dari hasil larangan ekspor nikel untuk mendorong hilirisasi, Jokowi membeberkan Indonesia bisa untung besar. Dari nilai ekspornya saja, saat nikel diekspor mentah nilainya cuma Rp 30 triliun. Tapi sekarang, dengan hilirisasi nilai ekspor meningkat tajam jadi Rp 510 triliun.

Jokowi menegaskan langkah hilirisasi Indonesia tidak bisa mundur. Meski digugat WTO, ditegur Dana Moneter Nasional (International Monetary Fund/IMF) pun dia meminta hilirisasi harus tetap jalan.

"Mau kita digugat WTO oleh Uni Eropa, mau kita diberikan peringatan juga oleh IMF tetap ndak (hilirisasi berhenti). Menteri tanya ke saya soal ini ada tekanan, saya katakan jalan terus," pungkas Jokowi.

Sumber: Kunjungi ➡️