Kubu Moeldoko Ngaku Dapat Info Ada Aset Partai Demokrat Atas Nama Pribadi!

Edited Ary Media on Minggu, 21 Maret 2021, 20:01 WIB Last Updated 2021-03-21T13:34:55Z

Juru bicara kubu KLB PD, Muhammad Rahmad

HitamPutihNews, Jakarta - Partai Demokrat Kubu Moeldoko sedang melakukan pencatatan aset partai. Kubu Moeldoko mengaku mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah aset partai namun kepemilikannya atas nama pribadi.

"Sambil menunggu pengesahan pengurus DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang oleh Kemenkumham RI, DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko saat ini mulai mendata aset aset yang dimiliki Partai Demokrat," kata juru bicara kubu KLB PD, Muhammad Rahmad, dalam keterangannya, Minggu (21/3/2021).

Arymedia Blogger theme. Berminat? Hubungi ARYMEDIA.

Lanjut scroll untuk lanjut baca artikel.

"Kami mendapat informasi penting dari kader bahwa banyak aset aset yang dibeli dari uang partai, tetapi kepemilikannya tidak atas nama partai. Sertifikatnya tercatat atas nama perorangan, pribadi. Ini tentu tidak benar dan berpotensi terjadinya penggelapan aset partai oleh perorangan pribadi," imbuhnya.

Rahmad menekankan pendataan aset partai merupakan sesuatu yang penting. Sebab, pembelian aset menggunakan uang yang berasal dari sejumlah sumber, salah satunya kader partai.

"Pendataan ini menjadi penting karena pembelian aset aset itu berasal dari uang rakyat, uang kader, uang masyarakat. Karena itu, aset tersebut harus tercatat atas nama partai dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan anggota partai dan masyarakat luas," sebutnya.

Lebih lanjut, Rahmad menyebut pihaknya mendapatkan informasi bahwa salah satu aset partai yang kepemilikannya atas nama pribadi adalah kantor DPP Partai Demokrat yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Kubu KLB sedang menelusuri kebenaran informasi tersebut.

"Di antara aset partai yang dibeli menggunakan uang sumbangan para kader dan masyarakat adalah kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta. Informasi yang kami terima, aset tersebut dibeli saat Pak SBY menjadi Ketua Umum dengan harga Rp 100 miliar lebih," terang Rahmad.

"Namun sertifikat jual belinya tidak tercatat atas nama Partai Demokrat, tapi atas nama perorangan, pribadi. Informasi penting ini sedang kami dalami dan teliti tentang kebenarannya. Jika benar, tentu ini cara cara yang tidak baik bagi partai demokrat," sambung dia.

Sumber: Kunjungi ➡️