Presiden Jokowi: Saya Tegaskan Tidak Ada Niat, Tidak Berminat Jadi Presiden 3 Periode

Edited Ary Media on Senin, 15 Maret 2021, 19:29 WIB Last Updated 2021-03-15T16:22:01Z

Presiden Jokowi saat memberi penjelasan tentang Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia (Sumber: Tangkapan Layar Youtube Setpres)

HitamPutihNews, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan kembali bahwa sikapnya tidak berubah soal masa jabatan presiden.

Dia menegaskan, dirinya tidak ada niat dan tidak juga berminat untuk menjadi presiden tiga periode.

Arymedia Blogger theme. Berminat? Hubungi ARYMEDIA.

Lanjut scroll untuk lanjut baca artikel.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” tegas Presiden dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 Maret 2021.

Presiden Jokowi pun memastikan sikapnya yang menolak masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak akan berubah.

Dia berharap seluruh pihak agar tidak membuat kegaduhan baru di tengah situasi fokus menghadapi pandemi covid-19.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga menyampaikan dan memastikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak setuju UUD 1945 diamandemen guna mengubah masa periode jabatan presiden menjadi 3 periode.

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan hal itu melalui cuitan di twitternya @mohmahfudmd, Senin (15/3/2021). “Presiden Jokowi tak setuju adanya amandemen lagi,” cuit Mahfud.

Dan Mahfud juga mengingatkan bahwa Presiden Jokowi sudah pernah menyampaikan pendapatnya soal jabatan presiden tiga periode di penghujung 2019 yang lalu. Saat itu Presiden Jokowi mengatakan kalau ada yang mendorongnya menjadi presiden lagi maka ada 3 kemungkinan.

“Satu, ingin menjerumuskan, dua ingin menampar muka, tiga ingin mencari muka,” tulis Mahfud.

“Kita konsisten saja, batasi jabatan presiden dua periode,” lanjut Mahfud.

Mahfud selanjutnya menuturkan, jika ada yang berkeinginan mengamandemen UUD 1945 untuk merubah jabatan presiden menjadi 3 periode itu bukan wewenang Presiden Jokowi.

“Kalau mau mengubah lagi itu urusan MPR,” ujarnya.