Mencla-Menclenya Anies Urus Program Rumah DP 0 Rupiah

Edited Ary Media on Kamis, 18 Maret 2021, 07:57 WIB Last Updated 2021-03-18T06:57:41Z

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

HitamPutihNews, Jakarta - Sudah Tiga tahun lebih Anies Baswedan jadi Gubernur DKI Jakarta, tapi realisasi salah satu program andalannya saat kampanye, yaitu Rumah DP 0 Rupiah, meleset jauh dari target yang ditetapkan.

Disamping jumlah unit rumah yang jauh dari target yang direncanakan, program itu kembali disorot publik begitu tiba-tiba ada perubahan syarat bagi warga yang ingin membelinya.

Arymedia Blogger theme. Berminat? Hubungi ARYMEDIA.

Lanjut scroll untuk lanjut baca artikel.

Dulu, seperti dikutip dari situs resmi Anies-Sandi saat kampanye jakartamajubersama.com, Rumah DP 0 Rupiah diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah atau Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tapi sekarang rumah itu seolah bukan hanya untuk masyarakat kecil. Sebab Anies mengubah batas maksimal gaji bagi warga yang ingin membeli - dari yang awalnya 7 juta menjadi 14,8 juta.

Perubahan skema itu tertuang dalam Kepgub Nomor 588 yang terbit pada Juni 2020 lalu menggantikan Kepgub Nomor 855 tahun 2019.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp14,8 juta per bulan," bunyi kutipan dari Kepgub Nomor 588 itu.

Perubahan skema itu juga tercantum dalam draf perubahan RPJMD yang Anies ajukan ke DPRD DKI.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai Anies telah ingkari janjinya saat kampanye. Melenceng jauh dari niat semula.

"Jadi intinya itu memang program ini itu mengingkari terhadap niat semula yang ditujukan untuk masyarakat penghasilan rendah dengan penghasilan 7 juta ke bawah, malah dulu dikatakan 4 juta bisa. Nah itu ternyata sekarang malah diubah," kata Trubus

Trubus mengatakan, sasaran target akan bergeser saat batas maksimal gaji warga yang ingin membeli dinaikkan. Dari masyarakat menengah ke bawah, menjadi bisa diakses menengah ke atas.

Ia pun menilai sejak awal program itu tak melalui perencanaan yang matang dan hanya sekadar untuk meninabobokan masyarakat saat kampanye. Belum tahu pasti cara merealisasikannya ketika sudah terpilih menjadi gubernur.

"Jadi cuma sekadar janji politik, sekadar untuk meninabobokan masyarakat berpenghasilan rendah. Pada akhirnya rumah DP ini juga banyak yang kosong kan," ujar dia.